LEMBAGA KEUANGAN

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan akan mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian, peran, dan fungsi lembaga keuangan.Selain itu pembaca dapat menguraikan jenis-jenis lembaga keuangan,

baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

A. Pengertian dan Peran Lembaga Keuangan

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan internasional

semakin berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya

variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan.

Perkembangan instrumen keuangan ini sejalan dengan perkembangan

dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian

dari komunitas internasional, juga terlibat di dalam perkembangan

tersebut. Hal itu tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan,

seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan

syariah. Seiring dengan perkembagan lembaga keuangan konvensional 1

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak

pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan

berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang

merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds),

memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial

intermediary)2. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga

atau institusi pada hakekatnya berada dan ada di tengah-tengah

masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “

sesuatu “ yang keberadaanya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan

kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal

dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai

dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan3.

Pengertian lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No. 14

Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b

“ Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui

kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari

masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “.

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat

dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.729/MK/12/1970 tanggal

7 Desember 1970 Pasal 1.a 4

“ Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatankegiatan

di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3

secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana

terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan

menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai

investasi-investasi perusahaan “.

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh

Abdulkadir Muhammad5. Menurutnya lembaga keuangan (financial

institution)

“ adalah badan usaha yang mmpunyai kekayaan dalam bentuk

asset keuangan ( financial assets ). Kekayaan berupa asset

keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa

keungan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif

dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan

pembiayaan.

Selain istilah lembaga keuangan dikenal pula istilah lembaga

pembiayaan (financing institution), yaitu 6:

“ badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana

secara langsung dari masyarakat. “

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan

lebih menenkankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan

lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga

pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga

keuangan meliputi :

a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset

keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa

keuangan termasuk juga pembiayaan;

b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa

pembiayaan,menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik

dan secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan

seperti yang dimaksud dalam pengertian di atas diatur dalam Pasal 3

antara lain :

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan

jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;

2. Memberikan kredit jangka jangka menengah dan panjang kepada

perusahaan-perusahaan / proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh

pemerintah, maupun swasta;

3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam

usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga

keuangan nasional dan internasional.

B. Jenis – Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan tersebut dalam melakukan kegiatan

usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi

menurut fungsi dan tujunnya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua

lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank7 (LKB), dan Lembaga

Kuangan Bukan Bank (LKBB).8 Namun Abdulkadir

7 Untuk selanjutnya disingkat LKB

8 Untuk selanjutnya disingkat dengan LKBB

14

Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3

kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga

Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan9.

Menurut Yeager dan Seitz (1989), lembaga keuangan

mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah 10:

1. Transmutasi asset (assets transmutation)

2. Likuiditas (likuidity)

3. Realokasi pendapatan (income realocation)

4. Transaksi keuangan (finance transaction)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut jenisnya

dapat dibedakan sebagai berikut :11

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Develompent Finance

Corporation– DFC), sebagai contoh Ficorinvest, MIFC;

2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga

(Investmen Finance Cirporation –IFC) seperti PDFCI, IDFC;

3. Lembaga keuangan lainnya seperti mutual funds (dana bersama)

yang belum ada pengaturannya.

Lembaga keuangan jika dilihat dari sektor yang digelutinya

berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang-bidang tertentu,

dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.12

1. Perusahaan asuransi;

2. Penyelenggara dana pensuin;

3. Perusahaan keuangan;

4. Holding company;

5. Perusahaan yang memberikan potongan atau discount;

6. Perusahaan penerbit kartu kredit; dan

7. Pegadaian.

Berdasarkan jenis LKBB yang dikemukakan oleh Muchdarsyah

Sinungan, dapat diketahui usaha dan operasi LKBB. Usaha utama

lembaga pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka

menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan.

9 Abddul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal. 17.

10 Abddul Kadir Muhammad, Op.Cit., hal. 9.

11 Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 180.

12 Muchdarsyah Sinungan, ibid.

15

Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan

perdagangan surat-surat berharga (Invest Finance Corporation),

memberikan perantaraan dalam penerbitan dan penjaminan serta

menanggung terjualnya surat-surat berharga (underwriting).

Pembinaan dan pengawasan terhadap LKBB sebagaimana

terhadap LKB dilakukan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Bentuk hukum lembaga keuangan, disyaratkan berbentuk PT yang

didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau dalam bentuk kerjasama

Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.

Perbedaan LKBB dan LKB dalam hal penghimpunan dana,

LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari simpanan

berupa giro, deposito, dan tabungan. Dalam hal penyaluran dana

kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung

sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang

membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Dengan kata lain LKBB

disebut sebagai “turnover-institution “, sedangkan LKB sebagai “carry

institution “.

Pengaturan LKBB pada zaman orde baru dimulai pada tahun

1970-an. Hal ini didasari oleh pertimbangan perlunya lembaga selain

lembaga perbankan yang dapat memberikan sarana untuk kelancaran

pembangunan. Maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan No.

Kep-729/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga

Keuangan, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan

Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972

dan No. 562/KMK/K.011/1982 tanggal 1 September 1982.

Namun demikian perkembangan perekonomian yang begitu

cepat, telah membuat peraturan tentang LKBB tersebut sangat jauh

tertinggal. Peraturan yang berupa Keputusan Menteri Keuangan

dirasakan kurang memadai. Bersamaan dengan dikeluarkannya Paket

Kebijaksanaan Oktober 1988 juga dikeluarkan peraturan mengenai

LKBB dalam bentuk Keputusan Presiden No. 39 tahun 1988 tentang

Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut kembali oleh Keputusan

Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) keputusan Presiden No. 61 tahun 1988,

LKBB dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang : sewa guna

usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha

16

kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Bidang usaha tersebut dapat

dilakukan salah satu, atau dilakukan beberapa bidang atau secara

keseluruhan.

Izin usaha untuk LKBB dikeluarkan oleh Menteri Keuangan,

sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen

Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat

(1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank

Indonesia No. 607/KMK.017/1995, No. 28/9/Kep GBI selain

pengeluaran izin usaha, Menteri Keuangan juga dapat meminta kepada

setiap LKBB mengenai segala keterangan kegiatan usahanya serta

memperlihatkan buku-buku dan berkas-berkas, guna penyelidikan

kebenaran dari keterangan yang telah diberikannya. Sifat dari

keterangan menyangkut hal-hal tersebut bersifat rahasia.

Dari uraian di atas, dengan melihat fungsi dan jenisnya, maka

dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan institusi yang

dibentuk sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi

masyarakat dan kegiatan ekonomi nasional.

Lembaga Keuangan dan kredit banyak macam dan jenisnya

baik yang berskala besar, atau kecil, formal, maupun informal yang

beroperasi di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka beroperasi

lingkungan dan sarana yang berbeda-beda . Kelompok yang pertama,

yakni yang berskala besar, bersifat formal dan beroperasi umumnya di

perkotaan adalah lembaga pegadaian, asuransi, sewa guna usaha

(leasing), pasar uang dan pasar modal. Sedangkan kelompok kedua

yang umumnya berskala kecil, bersifat informal dan beroperasi di

pedesaan adalah bank desa, lumbung desa, sistem ijon, lembaga kredit

perorangan dan lembaga-lembaga kredit pedesaan lainnya. LKBB lebih

banyak beroperasi di pasar uang dan pasar modal. Lembaga ini

merupakan seperangkat sarana dan kelembagaan yang penting dan

mutlak untuk menghimpun dana jangka panjang yang sangat diperlukan

guna kebutuhan pembiayaan pembangunan industri dan prasanara serta

pembangunan ekonomi lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.

1382/MK/6/11/1975 tanggal 28 Nopember 1975, lembaga keuangan

17

bukan bank, seperti juga bank tidak boleh memberikan keteranganketerangan

tentang keadaan keuangan nasabahnya, kecuali13 :

(1) untuk keperluan perpajakan jika diminta secara tertulis, dan

(2) untuk kepentingan pengadilan dalam perkara tindakan pidana jika

diminta secara tertulis oleh jaksa dan hakim.

Perkembangan lembaga keuangan di setiap Negara berbedabeda.

Dahlan Siamat (1995)14 mengemukakan tujuh alasan

meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan sebagai

berikut :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

2. Perkembangan industri dan teknologi;

3. Satuan nilai instrument keuangan;

4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;

5. Beban biaya likuiditas;

6. Keuntungan jangka panjang;

7. Risiko lebih kecil.

Berkaitan dengan status badan hukum lembaga keuangan,

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah

badan usaha yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik

sebagai penyerap dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau

tabungan maupun sebagai penyedia dana untuk pembiayaan unit usaha

atau memenuhi kebutuhan rumah tangga atau sebagai penjamin. Hal ini

memerlukan asset keuangan (modal) dalam jumlah besar yang terpisah

dari kekayaan pribadi pendiri, atau pengurus atau anggota badan usaha

yang bersangkutan, pemisahan kekayaan seperti ini merupakan ciri khas

badan hukum15.

a. Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga (perusahaan) yang memberikan

pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah lama

dikenal di Indonesia. Sejarah lembaga ini sudah ada sejak masa VOC (+

13 J.E. Panglaykim-Pangestu, Perkembangan Industri Perbankan & Lembaga

Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) di Indonesia, Andi Ofset, Yogyakarta, hal. 48.

14 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 13-14.

15 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal.19

18

tahun 1746).16Hukum gadai yang dijadikan dasar bagi Perum Pegadaian

adalah berasal dari Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement)

tahun 1928 hingga saat ini telah berusia lebih dari setengah abad17.

Pegadaian sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjaman

yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan.

Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan

agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian

pinjamn mengenakan bunga yang sangat tinggi.18

Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah urban maupun di

daerah rural. Peranannya tetap penting di masa depan terutama sebagai

akibat kebutuhan ekonomis dan financial dalam masyarakat yang

mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan

tatacara pemberian pinjaman sederhana. Walaupun tingkat bunga cukup

tinggi, namun masih rendah dari pada tingkat suku bunga para pelepas

uang setempat.

Perum Pegadaian adalah perusahaan Negara yang diatur dengan

UU No 9 Tahun 1969 tentang PerusahaanNegara jo Peraturan

pemerintah No. 7 tahun 1969 tentang pendirian Perjan Pegadaian jo

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk

Perjan menjadi Perusahaan Umum (Perum).19 Pegadaian tidak

diperbolehkan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito

atau bentuk tabungan lain. Pegadaian juga tidak diperkenankan

memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau

dokumen penyimpanan atau dokumen fiducer lain, Tidak

diperkenankan pula untuk menghimpun dana dengan cara

mengeluarkan surat-surat berharga, atau sekuritas dan tidak

diperkenankan memberi pinjaman untuk jangka waktu menengah atau

16 Sampai tahun 1994, Mariam Darus Badrulzaman mencatat Perum Pegadaian

berjumlah 558 cabang. Sebagian besar di Pulau Jawa (384 cabang, Sumatra 71

cabang, Kalimantan 17 cabang, Sulawesi 36 cabang, Maluku 3 cabang, Bali, NTB

dan NTT 47 cabang). Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157.

17 Mariam Darus Badrulzaman, Ibid, hal. 152.

18 Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank,

BPFE UGM, Yojyakarta, 1999,hal. 272.

19 Abdulkadir Muhammad , Hukum Perusahaan Indonesia,, Citra Aditya Bhakti,

Bandung, hal. 256.

19

panjang. Pinjaman yang diberikan berjangka waktu pendek dengan

jumlah relatif kecil.

Perum Pegadaian secara teknis berada di bawah Departemen

Keuangan. Secara operasional pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen

Moneter meliputi proses penilaian, pengesahan rencana kerja dan

anggaran perusahaan, pemberian izin investasi penarikan kredit dan

pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan dan

kinerja manajemen serta kinerja perusahaan.

Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.

39/M/61/197120, jawatan Pegadaian mempunyai tugas membantu

Menteri Keuangan dalam :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas

dasar hukum gadai, kepada : para petani, nelayan, pedagang kecil,

industri kecil yang bersifat produktif;

2. Mencegah adanya pemberian pinjaman tidak wajar, ijon, pegadaian

gelap, dan praktik riba lainnya;

3. Mengusahakan hal-hal lain yang bermanfaat, terutama bagi

pemerintah dan masyarakat;

4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan

bermanfaat.

20 Melalui Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan

Bentuk Perusahaan jawatan ( Perjan ) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum

Pegadaian, ditetapkan bahwa pegadaian merupakan salah satu BUMN dalam

Lingkungan Departemen Keuangan R.I.

20

b. Perusahan Asuransi

Sistem dan perusahaan asuransi sudah ada dan dikenal sejak

zaman penjajahan. Asuransi mempunyai beberapa manfaat, antara lain21

a. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko

yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan

kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan;

b. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga

dapat dimanfatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan;

dan

c. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam

melaksanakan pembangunan.

Menurut Sri Redjeki Hartono22, perusahaan asuransi mempunyai

dua tugas rangkap, yaitu dari sisi kepentingan sosial dan kepentingan

ekonomi. Pertama, perusahaan asuransi menawarkan jasa proteksi

kepada yang membutuhkan, maka ia berposisi sebagai lembaga yang

menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihakpihak

lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Kedua, seluruh perusahaan

asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja

terhadap sekian banyak tenaga kerja yang dengan demikian menghdupi

sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menyerap

dana masyarakat karena penutupan asuransi selalu diikuti dengan

pembayaran premi.

Usaha perasuransian diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian. UU ini mengatur mengenai usaha perasuransian

dan bukan mengenai substansi dari perajian asuransi. Oleh karena itu

dengan telah berlakunya UU No. 2 Tahun 1992 tersebut ketentuan

asuransi yang terdapat dalam Buku I titel 9 dan title 10 serta Buku II

title 9 dan title 10 tetap berlaku. Ketentuan asuransi yang terdapat

dalam KUHD tersebut sudah berusia lebih kurang 1,5 abad, sehingga

beberapa ketentuan asuransi sudah tidak memadai lagi dalam

menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan

asuransi dewasa ini.

21 Man Suparman, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi

Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1997, hal. 116.

22 Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 11

21

Dalam kaitannya dengan perasuransian telah dikeluarkan

berbagai peraturan baik melalui Keputusan Presiden, maupun

Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan tersebut adalah Keputusan

Presiden RI No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Bidang Asuransi

Kerugian, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.

1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan

usaha di Bidang Asuransi Kerugian. Demikian pula terdapat Keputusan

Menteri Keuangan No. 1250/KMK.031/1988 tentang Usaha Asuransi

Jiwa. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan adanya UU No. 2 Tahun

1992 masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU

No. 2 Tahun 1992 yang berbunyi :

“ Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian

yang telah ada pada saat undang-undang ini mulai berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini

dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan

yang menggantikannya berdasarkan undang-undang ini

ditetapkan”.

Terdapat beberapa berbedaan antara pengaturan asuransi yang

terdapat dalam KUHD dan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1992,

antara lain UU No. 2 Tahun 1992 mengatur tentang :

a. Asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Hal ini berbeda dengan yang

tertera dalam KUHD. KUHD hanya mengatur tentang asuransi

kerugian saja.

b. Asuransi sosial, yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara

wajib berdasarkan undang-undang, dengan tujuan memberikan

perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Diaturnya

tentang asuransi sosial merupakan suatu kemajuan karena dalam

KUHD tidak mengatur mengenai hal ini. Asuransi sosial memiliki

ciri-ciri : Bersifat wajib, ditetapkan berdasarkan undang-undang,

tujuannya memberikan suatu jaminan sosial.23

Munculnya asuransi sosial dikarenakan munculnya konsep

negara kesejahteraan (welfare state) yang menjadikan Negara lebih

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini

23 Man Suparman, Ibid, hal. 121.

22

merupakan tandingan dari konsep negara polis (police staats). Asuransi

sosial yang telah diselenggarakan di Indonesia, yaitu :

a. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun

beserta anggotanya yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 22

Tahun 1984. Asuransi ini dikenal dengan Asuransi Kesehatan

(Askes).

b. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (diatur dalam UU

No. 33 Tahun 1964 jo Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1965).

c. Dana kecelakaan lalu lintas jalan (diatur dalam UU No. 34 Tahun

1964 jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965).

d. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No. 26

Tahun 1981).

e. Asuransi Sosial ABRI (diatur dalam peraturan Pemerintah No. 44

Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1971).

f. Asuransi sosial tenaga kerja yang disingkat (ASTEK) diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah

No. 34 Tahun 1977.

c. Dana Pensiun

Dana pensiun melakukan usaha mengelola dan menjalankan

program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kekayaan yang terhimpun

dari peserta dana pensiun dikembangkan oleh pengelola melalui

investasi, dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas,

hasil investasi, dari jenis investasi yang dilakukan, misalnya deposito

berjangka, sertifikat deposito, saham, obligasi.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang diatur dengan Undangundang

No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan

Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang dana Pensiun Pemberi Kerja,

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Lembaga Keuangan.24

d. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga

24 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 357.

23

Pembiyaan diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1988

tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan melakukan

kegiatan yang meliputi usaha sebagai berikut. :

a. Sewa Guna Usaha (Leasing), adalah usaha pembiayaan dalam bentuk

penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun

operating lease untuk digunakan oleh penyewa Guna Usaha selama

jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

Perusahaannya disebut Leasing Company.

b. Perdagangan Surat Berharga (securities) adalah usaha pembiayaan

dalam bentuk perdagangan surat berharga. Perusahaannya disebut

Securities Company.

c. Anjak Piutang (Factoring) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk

pembelian dan / atau pengalihan serta pengurusan piutang atau

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan

dalam atau luar negeri. Perusahaannya disebut Factoring Company.

d. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah usaha pembayaran untuk

membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Perusahaannya disebut Credit Card Company.

e. Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah usaha

pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan

sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaannya disebut

Consumer Finance Company