Integrasi Ekonomi Global Dorong Pertumbuhan Industri Nasional

Integrasi ekonomi global serta program percepatan dan perluasan pembangunan yang sedang berjalan telah mendorong pertumbuhan industri nasional pada tahun lalu.

Pertumbuhan industri di Indonesia mengalami peningkatan, hal tersebut dapat terlihat dari data Badan Pusat Stastistik (BPS) yang menunjukkan, industri manufaktur nasional tumbuh sebesar 8,99% dalam kuartal I 2013 dan kuartal II 2013 tumbuh sebesar 6,77% dan kuartal II-2013 tumbuh sebesar 6,83%. Integrasi ekonomi global yang menstimuli keterbukaan pasar akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan industri nasional, kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah di Jakarta, Senin (13/1).

Program percepatan dan perluasan pembangunan yang sedang berjalan, menurut Firmanzah, telah mendorong konsumsi domestik terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Dengan tingkat permintaan domestik yang tinggi, maka kebutuhan pasok barang dan jasa juga semakin meningkat.

Pasokan ini perlu direspon dengan mendorong produksi dan daya saing industri dalam negeri dan mereduksi kegiatan importasi yang selama 2013 menganggu kinerja neraca perdagangan, paparnya.

Tumbuhnya pendapatan perkapita dan proses pembangunan yang berjalan, lanjut Firmanzah, merupakan hubungan resiprokal yang terjadi saat ini dan proses pembangunan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan pendapatan yang tinggi akan menstimuli proses pembangunan di berbagai sektor lainnya.

Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang didukung dengan adanya Undang-Undang (UU) Perindustrian yang baru telah mendapatkan energi baru untuk merealisasikan sejumlah agenda khususnya industrialisasi dan hilirisasi, ujarnya.

Hingga saat ini, program MP3EI telah menarik investasi pada 259 proyek yang tersebar di 6 koridor yakni koridor Jawa senilai Rp276,8 triliun, disusul koridor Kalimantan Rp178,1 triliun, Sumatra Rp112 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp47,6 triliun, Sulawesi Rp23,6 triliun, dan Koridor Maluku dan Papua Rp29 triliun. (ant)